BONDOWOSO, RADAR INDONESIA. COM – Penguatan toleransi dinilai bukan sekadar menjaga kerukunan, tetapi juga menjadi modal penting untuk membangun kondusivitas daerah dan membuka peluang investasi di Kabupaten Bondowoso. Di tengah tekanan fiskal dan menurunnya kemampuan APBD, daerah dituntut memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta tidak terus bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Pesan tersebut disampaikan Hj Zainiye dalam kegiatan sosialisasi penguatan toleransi untuk memperkuat persatuan bangsa. Ia menilai, kondisi Bondowoso memiliki sejumlah kesamaan dengan Kabupaten Situbondo, mulai dari karakter geografis dan kultural hingga tantangan kemampuan fiskal daerah.
Menurutnya, keberadaan pondok pesantren dan kekuatan sosial lainnya merupakan potensi yang perlu disinergikan untuk mendukung pembangunan. Namun, potensi tersebut membutuhkan kebersamaan lintas elemen agar dapat menjadi kekuatan nyata bagi kemajuan daerah.
“Pembangunan Bondowoso hari ini tidak bisa menggantungkan kepada dana transfer. Perlu kreativitas, inovasi, menaikkan PAD, kemudian menarik investor,” ujarnya
Ia juga menyinggung pemangkasan transfer pemerintah pusat yang berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah. Pada tingkat Jawa Timur, ia menyebut angka sekitar Rp3 triliun sebagai pengurangan yang memengaruhi kekuatan fiskal provinsi tersebut. Sementara itu, besaran dampak terhadap APBD Bondowoso perlu dilihat berdasarkan data anggaran daerah.
Toleransi Dikaitkan dengan Kepercayaan Investor
Hj Zainiye menegaskan, upaya menarik investor tidak bisa dilakukan secara instan. Selain meningkatkan daya saing dan memperluas jaringan, daerah perlu menjaga stabilitas sosial agar tercipta iklim yang kondusif bagi kegiatan ekonomi.
Baginya, toleransi menjadi salah satu fondasi untuk membangun kondisi tersebut. Perbedaan latar belakang, keyakinan, dan kekuatan sosial tidak semestinya menjadi penghalang bagi masyarakat untuk bergerak bersama membangun Bondowoso.
“Kunci dari kondusivitas kabupaten itu adalah toleransi, kebersamaan, bagaimana menghargai keberagaman, satu persepsi untuk membangun Bondowoso agar lebih baik,” katanya.
Pernyataan tersebut menempatkan penguatan toleransi dalam konteks yang lebih luas, yakni keterkaitannya dengan stabilitas daerah dan upaya memperkuat perekonomian. Meski demikian, peningkatan investasi tetap membutuhkan dukungan nyata berupa kepastian hukum, kemudahan perizinan, infrastruktur memadai, dan kebijakan yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
Karena itu, sinergi antarelemen masyarakat perlu diikuti langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan PAD, mengoptimalkan potensi daerah, serta menciptakan iklim usaha yang kompetitif.
Efek Kejut Pilkada, Semua Elemen Diminta Dirangkul
Selain membahas persoalan fiskal dan investasi, Hj Zainiye turut menyoroti pentingnya merangkul masyarakat setelah dinamika Pilkada. Ia mengingatkan agar perbedaan pilihan politik tidak terus menjadi sekat yang menghambat persatuan dan pembangunan.
Menurutnya, masyarakat yang mendukung maupun yang tidak mendukung dalam Pilkada harus memiliki ruang untuk bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan daerah.
Di tengah kondisi ekonomi yang menantang, kebersamaan seluruh pemangku kepentingan dinilai penting agar agenda pembangunan tidak terhambat oleh perbedaan politik.
Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa persatuan tidak cukup dibangun melalui ajakan, tetapi harus tercermin dalam praktik pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Keterlibatan berbagai kelompok, perlakuan yang adil, serta kesempatan yang setara menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik.
Pada akhirnya, tantangan Bondowoso bukan hanya memperkuat toleransi sebagai fondasi persatuan bangsa, tetapi juga menerjemahkan semangat kebersamaan itu menjadi kebijakan dan program yang berdampak nyata bagi masyarakat.
