BONDOWOSO, RADAR INDONESIA. COM— Di tengah harapan besar agar kereta api kembali melintas di Bondowoso, ada pertanyaan yang mulai menghantui ribuan warga di sepanjang jalur eksisting: jika rel dihidupkan kembali, bagaimana nasib mereka yang selama ini tinggal, bertani, dan mencari nafkah di atas maupun di sekitar trase yang akan digunakan?
Pertanyaan itu bukan tanpa alasan. Pemerintah mengungkap sekitar 15 persen jalur reaktivasi Kalisat–Panarukan yang tengah dikaji saat ini telah dimanfaatkan masyarakat. Sebagian menjadi lahan pertanian produktif, sebagian lainnya telah berdiri rumah dan bangunan usaha yang selama bertahun-tahun menjadi sumber penghidupan warga.
Artinya, reaktivasi tidak hanya berbicara soal menghadirkan kembali kereta api. Di balik proyek yang digadang-gadang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut, terdapat potensi dampak langsung terhadap masyarakat yang selama ini hidup di sepanjang jalur rel.
Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I, Denny, menegaskan bahwa jalur peninggalan Belanda yang akan direaktivasi masih harus dikaji ulang sebelum diputuskan layak dibangun kembali.
“Yang perlu diperhatikan, kita perlu mengkaji lagi apakah jalur reaktivasi yang merupakan peninggalan Belanda itu masih pas untuk dilakukan pembangunan ataupun rehabilitasi,” ujarnya.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa hingga kini pemerintah sendiri belum memastikan apakah trase lama akan tetap digunakan sepenuhnya atau membutuhkan penyesuaian. Namun satu hal yang sudah terlihat, persoalan lahan berpotensi menjadi tantangan besar ketika proyek memasuki tahap pelaksanaan.
Sebab bagi warga, lahan bukan sekadar bidang tanah dalam peta perencanaan. Di atas lahan itu ada rumah yang dihuni, sawah yang menghasilkan panen, serta usaha yang menopang ekonomi keluarga.
Denny juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan status lahan yang ditempati.
“Manakala memang mau menduduki lahan, itu dicek apakah lahan itu milik pemerintah daerah atau milik operator KAI atau bagaimana,” katanya.
Peringatan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa persoalan kepemilikan lahan akan menjadi isu yang tidak bisa dihindari jika reaktivasi benar-benar dilaksanakan.
Di sisi lain, masyarakat juga berhak mengetahui sejauh mana manfaat proyek ini akan sebanding dengan dampak yang mungkin muncul. Sebab hingga saat ini berbagai tahapan penting masih dalam proses kajian, mulai dari kelayakan trase, kebutuhan penumpang, keselamatan perjalanan, hingga skema pembiayaan dan penyelesaian lahan.
Belum ada kepastian kapan pembangunan fisik dimulai. Belum ada kepastian trase definitif yang akan digunakan. Belum ada kepastian wilayah mana saja yang terdampak langsung.
Yang ada saat ini baru proses perencanaan.
Karena itu, sebelum pemerintah berbicara tentang kereta yang akan kembali melintas, masyarakat terlebih dahulu membutuhkan jawaban atas pertanyaan yang lebih mendasar: siapa yang akan terdampak, bagaimana penyelesaiannya, dan bentuk perlindungan apa yang disiapkan bagi warga yang selama ini hidup di sekitar jalur tersebut.
Sebab bagi masyarakat, reaktivasi bukan hanya soal rel, stasiun, dan lokomotif. Reaktivasi juga menyangkut rumah, lahan, mata pencaharian, dan kepastian masa depan mereka.
Jika hal-hal itu belum terjawab, maka di tengah euforia kembalinya kereta api ke Bondowoso, masih ada kegelisahan warga yang berjalan beriringan di sepanjang rel yang akan dihidupkan kembali.
