Tingkatkan Kualitas Layanan, Dinas Perikanan Dan Perternakan Gelar Lokakarya Perencanaan Berbasis Pengaduan Publik

Radar Indonesia

BONDOWOSO – Radar indonesia.com – Dinas Perikanan dan perternakan terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna menghadirkan pelayanan publik yang lebih profesional dan responsif. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah menyusun perencanaan program kerja berbasis pengaduan dan masukan langsung dari masyarakat.

Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan lokakarya yang digelar di Aula Dinas Peternakan dan Perikanan pada Jumat (20/11/2026).
Kepala Dinas Perikanan dan perternakan, Hendri, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menampung setiap keluhan warga sebagai pijakan utama dalam merumuskan kebijakan ke depan.
“Kami terus berupaya meningkatkan kualitas SDM pelayanan sehingga semua jajaran mampu memberikan pelayanan yang semakin baik, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengaduan masyarakat yang tertampung akan menjadi terobosan perencanaan yang lebih baik,” ujar Hendri.
Dalam kesempatan yang sama, Konsultan Pelayanan Publik, Hamim Wajdi, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi PermenPAN-RB Nomor 13 Tahun 2009 dan PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang partisipasi publik serta survei kepuasan masyarakat.
Menurutnya, metode ini berfungsi layaknya pemeriksaan kesehatan menyeluruh (general check-up) terhadap kinerja layanan dinas.
“Kita ibaratkan seperti memeriksa penyakit. Setelah tahu penyakit atau keluhan tertingginya apa, baru kita berikan obatnya berupa program yang tepat sasaran. Jadi, penyusunan program tidak lagi mengira-ngira, melainkan langsung menjawab kebutuhan riil di lapangan,” terang Hamim usai acara lokakarya.
Hamim memaparkan, tahapan ini merupakan rangkaian ketiga yang diawali dengan lokakarya pengelolaan pengaduan dan dilanjutkan dengan survei yang menjangkau hingga 5.000 responden. Peserta yang dilibatkan pun beragam, mulai dari kelompok peternak, pelaku sektor perikanan, generasi milenial, hingga organisasi kemasyarakatan seperti Fatayat, Muslimat, dan Aisyiyah.
Dari hasil pemetaan dan analisis keluhan tersebut, nantinya akan dirumuskan dua poin utama, yakni Janji Perbaikan Layanan dan Rekomendasi.
“Janji layanan adalah hal-hal yang berada dalam kewenangan dan kemampuan internal dinas untuk segera diperbaiki. Sementara rekomendasi adalah hal-hal di luar kewenangan dinas yang akan diteruskan kepada kepala daerah, DPRD, hingga pemerintah provinsi maupun pusat,” jelasnya.
Hasil rumusan ini nantinya akan masuk secara otomatis ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2027 serta menjadi skala prioritas hingga lima tahun ke depan.
Ke depan, proses ini akan berlanjut pada tahap penandatanganan komitmen bersama antara Kepala Dinas, Bupati, dan DPRD. Langkah kolaboratif ini diharapkan memastikan setiap aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dalam anggaran daerah (APBD 2027) serta menjadi dasar kuat bagi pemerintah daerah saat mengajukan dukungan program ke tingkat provinsi maupun kementerian.(Phong)

Baca juga
Polres Blitar Bongkar Peredaran Narkoba, Sita 230,23 gram Sabu dan 14.447 Butir Pil LL