BONDOWOSO, RADAR INDONESIA. COM –Transformasi Posyandu di Kabupaten Bondowoso memasuki babak baru. Tak lagi sekadar menjadi tempat penimbangan balita dan pelayanan kesehatan ibu-anak, Posyandu kini diarahkan menjadi pusat pelayanan masyarakat yang mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Pesan tersebut disampaikan Bupati Bondowoso melalui Asisten I, Solichin, dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Transformasi Posyandu dalam Pembentukan Enam Bidang SPM Tahun 2026 di Kabupaten Bondowoso.
Dalam sambutannya, Solichin menegaskan bahwa perubahan fungsi Posyandu harus diikuti dengan kerja nyata lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, transformasi tidak boleh berhenti pada perubahan konsep maupun penataan kelembagaan, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Enam bidang pelayanan yang menjadi cakupan transformasi tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta urusan sosial.
“Transformasi ini menuntut kerja bersama, di mana seluruh OPD bergerak saling menguatkan,” demikian pesan Bupati yang disampaikan melalui Solichin.
Pemerintah daerah menekankan bahwa setiap sektor harus mengambil peran sesuai kewenangannya. Dinas Kesehatan bertanggung jawab mendukung pelayanan kesehatan, sektor pendidikan memastikan akses belajar, sedangkan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat mendukung pemenuhan fasilitas dasar.
Sementara itu, urusan sosial dan ketenteraman serta ketertiban umum diarahkan untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Jangan Berhenti pada Administrasi
Salah satu penekanan dalam transformasi ini adalah memastikan Posyandu benar-benar aktif memberikan pelayanan hingga tingkat desa dan kelurahan.
Solichin menyampaikan pesan Bupati agar camat dan kepala desa mengawal penataan serta keberlangsungan Posyandu di wilayah masing-masing. Dukungan pembinaan dan penguatan kebijakan dari pemerintah desa dinilai menjadi faktor penting agar pelayanan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Pemerintah menginginkan Posyandu tidak sekadar tercatat secara administratif, tetapi berfungsi sebagai titik terdekat bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan dan memperoleh akses pelayanan dasar.
Dengan pendekatan tersebut, berbagai persoalan warga diharapkan dapat teridentifikasi lebih awal dan diteruskan kepada OPD yang memiliki kewenangan untuk menanganinya.
Kader Posyandu Jadi Ujung Tombak
Selain memperkuat koordinasi antar-OPD, pemerintah juga menyoroti peran kader Posyandu yang selama ini berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Kader dinilai memiliki posisi strategis karena menjadi pihak yang paling dekat dengan warga, memahami kondisi lingkungan, serta mendengar keluhan masyarakat di tingkat RT dan RW.
Karena itu, peningkatan kapasitas kader, pembekalan, dan penguatan sistem pendataan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan transformasi Posyandu.
Pemerintah berharap laporan yang disampaikan kader tidak berhenti sebagai data, tetapi segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait melalui pelayanan yang tepat sasaran.
Tiga Instruksi: Komitmen, Kolaborasi, dan Aksi Nyata
Dalam rapat koordinasi tersebut, Bupati melalui Solichin menekankan tiga hal yang harus menjadi perhatian bersama.
Pertama, menyatukan komitmen dan pemahaman seluruh pihak mengenai arah transformasi Posyandu. Kedua, menghilangkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi lintas bidang. Ketiga, memastikan hasil rapat diwujudkan dalam aksi nyata yang terukur.
Penekanan tersebut menjadi penting karena keberhasilan transformasi Posyandu tidak cukup diukur dari banyaknya rapat atau tersusunnya program kerja.
Ukuran keberhasilannya justru terletak pada kemudahan masyarakat mengakses pelayanan dasar, kecepatan pemerintah menangani persoalan warga, serta dampak pelayanan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Melalui transformasi ini, Posyandu diharapkan berkembang menjadi ruang pelayanan yang ramah, responsif, dan mampu menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih luas.
Tantangan berikutnya adalah memastikan koordinasi lintas sektor benar-benar berjalan hingga tingkat desa, sehingga transformasi Posyandu tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat Bondowoso.
