BONDOWOSO, RADAR INDONESIA. COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso akan memperbaiki dan memverifikasi data penerima program penyediaan air melalui pompa untuk sektor pertanian yang kembali dianggarkan pada 2027.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Bondowoso, Mulyadi, mengatakan evaluasi program sebelumnya menemukan adanya buruh tani yang tercatat sebagai penerima, namun belum mengetahui keberadaan maupun status program tersebut.
“Jadi nanti di 2027 itu akan kita anggarkan lagi, tapi pendataannya akan lebih dirapikan, diverifikasi. Karena nampaknya kemarin para buruh yang terdaftar itu tidak mengetahui,” ujar Mulyadi saat mendampingi Bupati Bondowoso Dr. Abdul Hamid Wahid meninjau program penyediaan air di Desa Suling Kulon, Kecamatan Cermee, Senin (5/10/2026).
Menurut Mulyadi, pembenahan data diperlukan agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Sosialisasi kepada kelompok tani dan penerima manfaat juga akan diperkuat agar mekanisme pemanfaatan fasilitas dipahami sejak awal.
Ia menyebut terdapat 143 titik yang telah dipetakan dan diseleksi berdasarkan tingkat kerawanan kekeringan. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan air bagi lahan pertanian, khususnya di wilayah yang selama ini hanya mampu melakukan satu kali tanam.
“Di daerah Botolinggo pertanamannya itu hanya satu tanam. Dengan adanya air pompa ini nanti bisa lebih dari dua tanam, bahkan bisa tiga kali tanam,” jelasnya.
Pemanfaatan pompa air juga diarahkan tidak hanya untuk pertanian. Sesuai arahan Bupati, sumber air tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga saat musim kemarau, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap distribusi air bersih.
“Air ini bukan hanya bisa dimanfaatkan oleh pertanian, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh rumah tangga, terutama di musim kering,” katanya.
Mulyadi menambahkan, pembiayaan program tidak sepenuhnya bersumber dari APBD. Bupati Bondowoso disebut telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan anggaran kementerian yang kemudian dikelola secara swakelola oleh kelompok tani.
Pemkab Bondowoso berharap program tersebut tidak hanya meningkatkan indeks pertanaman, tetapi juga menjadi solusi jangka panjang menghadapi persoalan kekeringan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
