BONDOWOSO–RADAR INDONESIA.COM – Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus menyempurnakan berbagai strategi dan langkah konkret untuk mempertahankan predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas mulai semester kedua tahun 2026 hingga rencana kerja tahun 2027. Langkah ini diambil demi menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh warga sekaligus menjaga efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran daerah.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, Moch. Jasin, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan peninjauan mendalam bersama BPJS Kesehatan terhadap seluruh kelompok peserta dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), 20/5/2026.
Ia menjelaskan, meskipun data menunjukkan lebih dari 99 persen warga Bondowoso pernah tercatat sebagai peserta JKN, namun jumlah peserta yang status kepesertaannya masih aktif saat ini baru mencapai sekitar 81 persen dari total penduduk. Peserta aktif tersebut mencakup peserta yang iurannya ditanggung pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemberi kerja, maupun peserta yang membayar iuran secara mandiri.
“Kami melihat masih ada celah yang bisa diisi. Oleh karena itu, kami mulai melibatkan lebih banyak pihak dari sektor swasta, baik itu perusahaan maupun penyedia layanan kesehatan swasta. Hal ini penting agar beban pembiayaan kesehatan tidak lagi bertumpu sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,” ungkap Jasin.
Salah satu sasaran utama yang kini digarap adalah kelompok pekerja penerima upah. Pemerintah daerah menilai masih banyak perusahaan yang belum sepenuhnya mendaftarkan seluruh karyawannya ke dalam program jaminan kesehatan melalui skema kepesertaan perusahaan. Selain itu, rumah sakit dan klinik swasta juga diharapkan dapat berperan lebih besar dalam mendukung keberlangsungan pelayanan kesehatan publik.
Menurut Jasin, pengoptimalan potensi dari kelompok-kelompok tersebut menjadi kunci agar Kabupaten Bondowoso tidak hanya berhasil mempertahankan status UHC Prioritas, tetapi juga bisa menekan pengeluaran daerah untuk sektor kesehatan.
Melalui sinergi yang semakin erat antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan pelaku usaha, Pemkab Bondowoso yakin status UHC Prioritas dapat dipertahankan. Di sisi lain, kolaborasi ini juga ditargetkan untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan dapat diakses dalam jangka panjang.
(Phong)
