BONDOWOSO, RADAR INDONESIA. COM — Rencana anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bondowoso tahun 2027 diproyeksikan meningkat sekitar enam persen dibandingkan tahun 2026. Namun, kenaikan tersebut masih sebatas usulan dan belum mendapat kepastian dalam pembahasan APBD.
Kepala DLH Bondowoso, Henry Kurniawan, menyebut penanganan tempat pemrosesan akhir (TPA) dan revitalisasi Alun-alun menjadi sejumlah prioritas yang masuk dalam perencanaan anggaran tahun mendatang.
Kendati demikian, besaran anggaran yang bakal disetujui masih menjadi tanda tanya. Sebab, angka yang diusulkan belum final dan masih berpotensi mengalami perubahan dalam proses pembahasan anggaran daerah.
Henry berharap, usulan anggaran DLH dapat dipertahankan sesuai perencanaan. Menurutnya, program yang diajukan merupakan bagian dari upaya mendukung program Bupati Bondowoso.
“Harapan kami dari DLH bisa seperti itu, karena apa yang kita rencanakan adalah sebagai bagian dari program untuk mendukung program Bapak Bupati,” ujarnya.
Di sisi lain, rencana kenaikan anggaran tersebut menyisakan pertanyaan mengenai seberapa besar dampak yang akan dirasakan masyarakat, terutama dalam penanganan persoalan sampah dan penataan ruang publik.
Anggaran Naik, Target Kinerja Harus Terukur
Kenaikan anggaran semestinya tidak berhenti pada angka dalam dokumen perencanaan. Publik membutuhkan kejelasan mengenai target penanganan TPA, peningkatan kualitas pengelolaan sampah, serta hasil konkret revitalisasi Alun-alun.
Apalagi, selama anggaran masih dalam pembahasan, belum ada jaminan bahwa seluruh program yang diusulkan akan memperoleh alokasi sesuai kebutuhan.
Karena itu, transparansi mengenai besaran anggaran, rincian program, target pelaksanaan, dan indikator keberhasilan menjadi penting agar penggunaan APBD dapat diawasi masyarakat.
Kini, yang ditunggu bukan sekadar kenaikan anggaran DLH Bondowoso pada 2027, melainkan kepastian bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menghasilkan perbaikan lingkungan dan fasilitas publik.
Anggaran boleh naik, tetapi hasilnya harus bisa diukur dan dirasakan masyarakat.
