BONDOWOSO, RADAR INDONESIA. COM– Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPRD Kabupaten Bondowoso meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso memberikan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur di wilayah pedalaman dan pinggiran yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses.
Salah satunya kondisi Dusun Pettong, Desa Kretek, Kecamatan Taman Krocok. Wilayah tersebut disebut masih terisolasi karena akses jalan yang digunakan masyarakat masih berupa jalan setapak dengan panjang sekitar enam kilometer. Senin (28/2026).
Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, khususnya mobilitas dan perekonomian warga. Kerusakan jalan berupa lubang yang cukup dalam serta badan jalan yang ambles akibat banjir musiman semakin memperparah keterisolasian wilayah tersebut.
FPPP juga menyoroti kondisi sejumlah jalan poros penghubung antardesa di Kecamatan Botolinggo, Cermee, dan Prajekan yang dinilai mengalami kerusakan cukup parah. Sejumlah ruas bahkan disebut menyerupai jalan makadam lepas, sehingga membahayakan pengguna jalan, terutama ketika musim hujan tiba.
Atas kondisi tersebut, FPPP meminta Dinas BSBK tidak lagi mengandalkan program tambal sulam yang dinilai kurang efektif dalam menangani kerusakan jalan secara menyeluruh.
FPPP mendorong penerapan prinsip asymmetric budgeting atau penganggaran yang berpihak, dengan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program RANTAS (Ruas Jalan Tuntas).
Menurut FPPP, masyarakat di wilayah pinggiran memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses jalan yang layak serta jembatan penghubung yang kokoh dan aman.
Pembangunan infrastruktur tersebut dinilai bukan hanya menyangkut kenyamanan, tetapi juga berkaitan erat dengan keselamatan masyarakat serta kelancaran perputaran ekonomi di wilayah pedalaman.
Selain persoalan jalan, FPPP turut meminta perhatian Pemkab Bondowoso terhadap kondisi Jembatan Sentong yang hingga kini masih dalam proses pengerjaan. Kondisi tersebut membuat pengalihan arus melalui jalur alternatif berlangsung cukup lama.
FPPP menilai penggunaan jalur alternatif selama proses pembangunan jembatan juga telah menimbulkan persoalan baru yang perlu segera ditangani.
Salah satunya terkait kepadatan arus lalu lintas. Kondisi jalan alternatif yang berdesakan disebut belum diimbangi dengan pengaturan lalu lintas yang memadai dari pihak terkait, baik Dinas Perhubungan maupun kepolisian lalu lintas.
Akibat minimnya petugas di lapangan, sejumlah pengguna jalan bahkan disebut mengalami kebingungan arah dan masuk ke jalan-jalan alternatif kecil yang berpotensi membahayakan keselamatan.
FPPP meminta pemerintah bersama instansi terkait segera melakukan evaluasi terhadap pengaturan lalu lintas di jalur alternatif tersebut. Rambu-rambu, petunjuk arah, serta keberadaan petugas di titik-titik rawan dinilai penting untuk memastikan pengguna jalan tidak kebingungan selama proyek Jembatan Sentong berlangsung.
FPPP menegaskan, pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara merata dan tidak hanya berfokus pada kawasan yang mudah dijangkau. Wilayah pedalaman seperti Dusun Pettong juga membutuhkan intervensi pemerintah agar keterisolasian dapat diatasi dan aktivitas ekonomi masyarakat bisa berkembang.
“Warga di wilayah pinggiran berhak menikmati jalan yang layak dan jembatan penghubung yang kokoh demi keselamatan serta kelancaran perputaran ekonomi,” ujar Juru bicara Fraksi PPP Kabupaten Bondowoso Bagus Heri Sucahyono. Demikian pokok perhatian FPPP terhadap pembangunan infrastruktur Kabupaten Bondowoso.
