BONDOWOSO, RADAR INDONESIA. COM – Pengelola Navara Water Park mengambil langkah tegas terhadap karyawan yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pelecehan terhadap sejumlah anak di wahana wisata air tersebut. Karyawan berinisial MFE (24) dipastikan sudah diberhentikan dan tidak lagi bekerja di Navara Water Park.
Penegasan itu disampaikan Muhammad Muhlis, Kepala Desa Pekalangan, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, yang juga merupakan pemilik Navara Water Park, saat memberikan klarifikasi terkait kasus yang kini tengah bergulir di ranah hukum.
Muhlis menjelaskan, pihaknya pertama kali menerima informasi mengenai dugaan tindakan tersebut sekitar pukul 13.00 WIB dari salah seorang guru yang mendampingi para siswa.
Setelah menerima laporan, pengelola langsung mencari petugas yang dimaksud untuk dimintai keterangan. Berdasarkan informasi yang diterima dari wali murid dan para korban, dugaan tindakan tersebut terjadi di area perosotan atau waterslide.
Muhlis menyebut, salah satu hal yang disampaikan dalam klarifikasi pengelola adalah adanya SOP pembenaran posisi kaki pengunjung ketika hendak meluncur. Prosedur itu diklaim bertujuan mencegah kecelakaan.
Namun, ia mengakui petugas seharusnya terlebih dahulu meminta izin dan menjelaskan tindakan yang akan dilakukan kepada pengunjung, khususnya anak-anak.
Di sisi lain, Muhlis juga mengakui bahwa titik lokasi kejadian belum terjangkau kamera CCTV. Padahal, menurutnya, Navara Water Park telah memiliki sekitar 97 unit CCTV yang tersebar dalam enam kanal.
Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi pengelola. Muhlis menyatakan akan menambah kamera pengawas, memperketat seleksi karyawan, serta meningkatkan pelatihan pelayanan yang lebih ramah anak.
Ia menegaskan, karyawan yang terseret perkara tersebut kini sudah tidak lagi bekerja di Navara Water Park seiring proses hukum yang berjalan.
Langkah pemberhentian itu menjadi bagian dari respons pengelola terhadap persoalan yang mencuat. Meski demikian, publik tentu tidak hanya menunggu tindakan terhadap individu yang diduga terlibat, tetapi juga pembenahan sistem pengawasan dan perlindungan pengunjung.
Terlebih, kasus ini menyangkut anak-anak yang seharusnya mendapatkan rasa aman ketika menikmati fasilitas wisata.
Kini, tanggung jawab pengelola tidak berhenti pada pemberhentian karyawan maupun penambahan CCTV. Evaluasi menyeluruh terhadap SOP, pengawasan petugas, hingga mekanisme perlindungan anak menjadi pekerjaan penting agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Sementara itu, proses hukum terhadap tersangka tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk mengungkap fakta dan mempertanggungjawabkan dugaan perbuatan tersebut. (Yun)
