Oleh : Fricas Abdillah
BONDOWOSO, RADAR INDONESIA.COM Pertumbuhan Ekonomi Harus Berujung pada Kesejahteraan.
Pertumbuhan ekonomi Bondowoso mencapai 5,83 persen pada Triwulan II 2026—melampaui Jawa Timur yang tumbuh 5,72 persen dan nasional sebesar 5,29 persen. Namun, angka itu baru akan berarti jika Sekda mampu menggerakkan seluruh mesin pemerintahan untuk mengubahnya menjadi pekerjaan, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Secara metode perbandingan data keuangan atau ekonomi antara satu kuartal (triwulan) dengan kuartal sebelumnya pada tahun yang sama, ekonomi Bondowoso bahkan mencapai 13,40 persen. Tetapi pertumbuhan bukan tujuan akhir. Ia harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang tepat, program yang terkoordinasi, dan hasil yang benar-benar dirasakan warga.
Di sinilah peran Sekretaris Daerah menjadi menentukan. Sekda bukan sekadar pengelola administrasi atau koordinator rapat, melainkan pengarah birokrasi agar setiap sektor, anggaran, dan perangkat daerah bekerja dalam satu arah: memastikan pertumbuhan ekonomi menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pertanyaan pentingnya bukan hanya seberapa tinggi ekonomi tumbuh, melainkan: pertumbuhan itu terjadi di sektor mana, siapa yang menikmatinya, dan bagaimana Sekda memastikan dampaknya mengubah kehidupan masyarakat ?
Struktur ekonomi Bondowoso masih kuat ditopang sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Dalam data yang dipaparkan Pemkab, tiga sektor tersebut menyumbang sekitar 69,67 persen struktur PDRB, sementara konsumsi rumah tangga mencapai 71,30 persen dari sisi pengeluaran.
Angka tersebut menjadi peta kerja pemerintah. Jika pertanian menjadi fondasi ekonomi, persoalannya bukan sekadar meningkatkan produksi, tetapi juga memperbaiki produktivitas, pascapanen, akses pasar, harga, teknologi, serta nilai tambah dan pendapatan petani.
Jika industri pengolahan menjadi penopang, pemerintah perlu memastikan lebih banyak komoditas Bondowoso diolah di daerah sendiri, lapangan kerja tercipta, dan manfaat ekonominya kembali kepada masyarakat. Sementara itu, UMKM membutuhkan akses pembiayaan, sertifikasi, digitalisasi, pasar, dan pendampingan agar mampu meningkatkan pendapatan serta menyerap tenaga kerja.
Dengan demikian, pertumbuhan 5,83 persen harus menjadi dasar untuk menentukan prioritas, menyusun kebijakan, menyelaraskan program, dan mengarahkan kerja birokrasi agar menghasilkan kesejahteraan yang terukur.
Sekda sebagai pengarah mesin pemerintahan
Sekda bertugas memastikan seluruh perangkat daerah bergerak menuju tujuan yang sama: menerjemahkan pertumbuhan ekonomi menjadi pekerjaan, pendapatan, pelayanan yang lebih baik, dan kesejahteraan masyarakat.
Agenda hilirisasi, misalnya, tidak mungkin hanya menjadi urusan satu dinas. Ia membutuhkan pertanian sebagai penyedia bahan baku, industri sebagai pengolah, perdagangan sebagai penghubung pasar, koperasi dan UMKM sebagai penguatan pelaku usaha, infrastruktur sebagai pendukung konektivitas, serta perencanaan dan keuangan daerah sebagai pengawal kebijakan dan anggaran.
Jika semua bekerja sendiri-sendiri, pemerintah hanya memiliki banyak program. Tetapi jika semuanya bekerja dalam satu desain, pemerintah memiliki strategi pembangunan yang mampu mengubah pertumbuhan menjadi kesejahteraan.
Pemerintahan daerah sering menghadapi persoalan klasik: setiap OPD berhasil mencapai indikatornya, tetapi persoalan masyarakat belum tentu selesai. Kegiatan terlaksana, target tercapai, anggaran terserap, dan laporan selesai. Namun, apakah pendapatan masyarakat meningkat, lapangan kerja bertambah, UMKM naik kelas, petani mendapatkan nilai tambah, dan anak muda memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik?
Sekda perlu mendorong birokrasi dari budaya “menyelesaikan kegiatan” menuju budaya “menyelesaikan masalah” dan memastikan setiap kegiatan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pemerintahan RAHMAD, kepala daerah memiliki visi dan agenda politik pemerintahan. Namun, visi tidak akan bergerak tanpa birokrasi. Sekda menjadi penghubung utama antara visi tersebut dengan mesin pemerintahan. Karena itu, Sekda harus mampu menjaga tiga hal sekaligus: arah politik pemerintahan, disiplin birokrasi, dan kepentingan publik.
Terlalu larut dalam politik dapat mengganggu profesionalitas. Terlalu administratif dapat membuat pemerintahan lambat. Terlalu sektoral membuat program kehilangan daya ungkit dan menjauh dari kebutuhan masyarakat.
Agenda percepatan ekonomi yang dibahas Pemkab Bondowoso mencakup hilirisasi agroindustri, pemberdayaan UMKM, serta penguatan infrastruktur dan konektivitas. Pemkab juga mengidentifikasi tantangan seperti keterbatasan lapangan kerja, kompetensi tenaga kerja, penciptaan wirausaha baru, dan daya beli masyarakat.
Semua itu membutuhkan koordinasi yang berorientasi pada hasil. Sekda harus mampu bertanya kepada setiap OPD:
Apa kontribusi Anda terhadap agenda besar daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat?
Bukan hanya:
Apa kegiatan Anda tahun ini?
Pertanyaan pertama memaksa birokrasi berpikir lintas sektor dan berorientasi pada dampak. Pertanyaan kedua cenderung membuat birokrasi berpikir berdasarkan kotak organisasinya sendiri.
Ukuran keberhasilan harus dirasakan masyarakat
Bondowoso tidak kekurangan potensi. Yang dibutuhkan adalah kemampuan mengubah potensi menjadi nilai ekonomi, lalu memastikan nilai ekonomi itu menjadi pendapatan, pekerjaan, dan kesejahteraan masyarakat.
Kopi tidak cukup hanya menjadi komoditas. Tembakau tidak cukup hanya dijual sebagai bahan mentah. Produk pertanian tidak cukup hanya keluar dari sawah dan kebun. UMKM tidak cukup hanya bertambah jumlahnya.
Semua harus didorong menuju nilai tambah yang meningkatkan penghasilan pelaku usaha dan memperluas kesempatan kerja.
Pemerintah bukan pelaku utama seluruh kegiatan ekonomi. Tetapi pemerintah dapat menciptakan ekosistem agar masyarakat dan dunia usaha mampu berkembang. Sekda harus memastikan OPD bergerak pada wilayah yang menjadi kewenangannya: regulasi, fasilitasi, infrastruktur, pelayanan, penguatan kapasitas, serta koordinasi yang menghasilkan manfaat nyata.
Ukuran akhirnya sederhana.
Masyarakat tidak akan mengingat berapa kali Sekda memimpin rapat. Masyarakat akan mengingat apakah pelayanan menjadi lebih mudah, jalan membuat distribusi lebih lancar, UMKM mendapatkan pasar, petani memperoleh nilai tambah, anak muda memperoleh pekerjaan, dan investasi menciptakan aktivitas ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan.
Pertumbuhan harus bertemu dengan pekerjaan. Investasi harus bertemu dengan kesempatan kerja. Hilirisasi harus bertemu dengan peningkatan pendapatan pelaku usaha. Infrastruktur harus bertemu dengan penurunan biaya distribusi. Pelayanan pemerintah harus bertemu dengan kemudahan hidup masyarakat.
Karena itu, tantangan Sekda Bondowoso bukan sekadar menjaga agar birokrasi berjalan.
Tantangannya adalah membuat birokrasi bergerak dalam satu arah, menerjemahkan pertumbuhan ekonomi ke dalam kebijakan yang tepat, dan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
Angka 5,83 persen adalah modal, bukan tujuan akhir. Keberhasilan pemerintahan bukan ketika statistik terlihat indah di atas kertas, melainkan ketika masyarakat merasakan pendapatan meningkat, pekerjaan bertambah, pelayanan membaik, dan kehidupan mereka bergerak menjadi lebih baik.
Jangan biarkan pertumbuhan berhenti di angka. Pastikan Sekda mengarahkannya menjadi kesejahteraan masyarakat.
