BONDOWOSO, RADAR INDONESIA. COM – Rencana pengembangan pelayanan RSUD dr. Koesnadi Bondowoso dihadapkan pada persoalan serius pembiayaan. Kebutuhan anggaran yang disebut mencapai Rp60 miliar hingga kini belum mendapatkan dukungan anggaran dari dinas maupun pemerintah daerah. Manajemen rumah sakit pun masih mengupayakan alternatif pembiayaan melalui skema pinjaman.
Direktur RSUD dr. Koesnadi Bondowoso, Yus Priatna, mengungkapkan bahwa kebutuhan dana tersebut berkaitan dengan langkah pengembangan rumah sakit, termasuk keberadaan gedung baru untuk memperluas kapasitas pelayanan.
Namun, belum tersedianya alokasi anggaran dari pemerintah daerah membuat manajemen harus mencari sumber pembiayaan lain.
“Anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp60 miliar. Sampai saat ini memang belum ada anggaran dari dinas maupun pemerintah daerah. Karena itu, kami masih mencari pinjaman,” ungkap Yus Priatna.
Menurutnya, skema pinjaman tersebut saat ini masih dalam pembahasan. Manajemen berharap pengajuan pembiayaan itu mendapatkan persetujuan agar rencana pengembangan rumah sakit dapat dilanjutkan.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan pembiayaan pembangunan fasilitas kesehatan daerah. Sebab, pengembangan rumah sakit bukan hanya persoalan mendirikan gedung baru, tetapi juga menyangkut kemampuan keuangan untuk membiayai operasional, pemeliharaan fasilitas, penyediaan alat kesehatan hingga pemenuhan tenaga medis.
Terlebih, Yus menyebut kondisi BLUD saat ini sudah cukup penuh. Sementara itu, rumah sakit tetap dituntut meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, manajemen memproyeksikan adanya peningkatan pada 2027. Angka yang disebut naik dari 175 pada 2026 menjadi 179 pada 2027. Namun, satuan maupun indikator proyeksi tersebut masih perlu diperjelas.
Keberadaan gedung baru diharapkan mampu memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan jumlah pasien yang dapat ditangani.
Meski demikian, persoalan mendasarnya bukan semata-mata bagaimana gedung baru bisa berdiri, melainkan bagaimana pembiayaannya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak membebani keuangan rumah sakit pada masa mendatang.
Rencana pinjaman senilai kebutuhan tersebut juga perlu dibuka secara transparan, mulai dari nilai pinjaman yang diajukan, lembaga pemberi pinjaman, skema pengembalian, hingga sumber pendapatan yang akan digunakan untuk membayar kewajiban tersebut.
Sebab, rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan publik. Jangan sampai ambisi memperluas bangunan justru tidak diimbangi kesiapan anggaran untuk menjamin pelayanan pasien tetap berjalan optimal.
Pembahasan RAPBD 2027 pun menjadi momentum bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap keputusan pembiayaan pengembangan RSUD dr. Koesnadi benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengejar penambahan fasilitas fisik.
